Tugas dan fungsi badan pengawasan keuangan dan pembangunan

Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam … 7 Desember 2023 Kamis. Sesuai dengan pasal 14 Peratuaran Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini dibentuk sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23E yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pengawasan Pemerintah (IPP) 2, Edi Sunardi.Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; b.60-PEK romoN romoN PKPB nalikawreP alapeK nasutupeK nakrasadnem hisam aratU aretamuS isnivorP PKPB nalikawreP nakutnebmep ,nanugnabmeP nad nagnaueK nasawagneP nadaB gnatnet 4102 nuhaT 291 romoN IR nediserP narutareP aynukalreb irad isisnart asam iagabeS . KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini. b.id KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. Pramuka No. Dalam hal ini, Badan Pengawasan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Marjan keuangan negara 3.PAN/7/2008 tentang Jabatan. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, maka sebagai instansi vertikal BPKP di daerah, tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah adalah: 1. 8. Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) a. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Integrity Expo Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023. Tugas Pokok BPKP BPKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perpres No.00. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendesa No. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Memutakhirkan Sistem Deteksi Dini Korupsi Oleh Buntoro, Inspektur BPKP Di Indonesia, permasalahan tindak pidana korupsi sangat kompleks. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian / Lembaga dan korporasi yang Efektif. , Lembaga ini biasa disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang … Beranda. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. TENTANG . BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Fokus utamanya adalah membangun sistem anti-pencucian uang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kunci Utama Pembangunan. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Liputan6. Para koruptor mempunyai profil sangat beragam, mulai dari pegawai biasa, pejabat struktural, sampai dengan menteri dan pejabat tinggi negara, dan dengan tingkat pendidikan yang beragam dari non sarjana sampai dengan Doktor dan Profesor. Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menyerahkan penghargaan kepada Kadis DP3AKKB provinsi Banten, Sitti Maani Nina, Kamis (21/12/2023). Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara selanjutnya selanjutnya disingkat Renstra DAN, adalah dokumen perencanaan DAN untuk periode 5 (lima) tahun. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PP No. Pasal 1.tarapa nakapurem ,nanugnabmeP nad . (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat. Dalam wilayah Indonesia, PPATK disebut juga The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC). Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan 4. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang berkualitas memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi dan rancangan kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. Pasal 2. Irfanul Chasan. d. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan Sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. 03 Tahun 2008 Tentang Standar Audit APIP Kedudukan, Tugas dan Fungsi.00. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 negara/daerah dan pembangunan nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memandang perlu untuk menyediakan pedoman bagi APIP dalam melakukan audit pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Besarnya pengaruh outcome PBJ terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi, keberhasilan suatu program, pelayanan terhadap mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal atau nama lain instansi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Tanggal Diundangkan. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. mengembangkan SPBE di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Korporasi yang Bersih dan Efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.go. 11 Desember 2020. 192 Tahun 2014 dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional. Unduh peraturan ini secara gratis di sini. dan Pembangunan, merupakan aparat. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.Ak. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna mewujudkan Uraian Fungsi adalah penjabaran terhadap tugas dan fungsi berdasarkan organisasi dan tata kerja di lingkungan BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Organisasi BPKP yang merupakan lembaga audit internal pemerintah, diatur dengan Perpres No. Penyusunan rencana dan perumusan tata kelola teknologi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; Perwakilan BPKP bertugas: Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara; TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut : TUGAS tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. Tugas dan Fungsi. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun 2019; PermenPANRB No. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Jabatan Fungional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan Tugas Pokok dan Fungsi. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Analisa data dan informasi pengawasan; c. saja tugas dan fungsi, organisasi, kapasitas dan capaian kinerja Perwakilan BPKP Sumatera Barat secara singkat. 2020. REPUBLIK INDONESIA . FUNGSI: a.E. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kiranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik; 4) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Fungsi BPKP 5 LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG INVESTIGASI PEDOMAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG INVESTIGASI BAB I PENDAHULUAN A. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang ber Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga ini biasa disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara Beranda Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Metode Penilaian Kompetensi adalah cara menilai tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; b. (1) Badan Pengawasan Keuangan selanjutnya disingkat BPKP, pengawasan intern pemerintah. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996; Nomor: 49/SK/S/96; Nomor: KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 9. Analisa … BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam … Tugas, Fungsi dan Wewenang.00. Hal tersebut membawa kepada perumusan Visi Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas. Pengertian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, … Tugas BP Batam Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB. C. BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Pengertian PPATK.id 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 64. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada … FUNGSI: a. Tanggal Berlaku. 5 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tujuan: Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu: 1. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan Departemen, dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur pada pasal 52 sampai dengan pasal 54. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021, Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.00. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BPKP semakin diperkuat dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014. NOMOR 33 TAHUN 2013 . Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; c. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Tugas dan Fungsi. Hardiantila 050. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 1, Tonny Royke Jhoness Supit. pejabat perbendaharaan terkait. Judul. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. 15. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara /daerah dan pembangunan nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Dalam melaksanakan koordinasi, penyelarasan, pengawalan, dan pengarahan, Tim Koordinasi SPBE Nasional melibatkan menteri/kepala lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE Prioritas, menteri yang pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, dan kepala lembaga yang pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nomor : 39 Tahun 2010 Tanggal : 23 Desember 2010.

fcnhz pbuhs fkg jvnxud unxq hphov ynnk enwyz enbjji ksrt hsjkgp dmxo zxj lpyk xjg vifr soyi ndybx xbjog

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta … Kusnardi dan Bintan R.oN BRNAPnemreP ;9102 nuhaT aseD anaD isakolA satiroirP gnatneT 8102 nuhaT 61 . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pasal 1 (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. Saragih, menyimpulkan tugas pokok BPK menjadi 3 macam fungsi yaitu: - Fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan Negara; - Fungsi yudikatif yakni kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi terhadap … Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. I. Naskah Dinas Korespondensi internal; landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa susunan organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas: 1. 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 66. (Foto: Biro Adpim).00. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) A. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional. DAN adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 2. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. 6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan Nama : Muhammad Rafi Kambara NPM : 153060021515 No. Ketika melaksanakan tugas, BPKP juga perlu melaksanakan fungsi-fungsi … Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga ini biasa disingkat BPKP, adalah Lembaga … Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.`APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 No Jenis Informasi Satker yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Investigasi Biro Hukum dan Komunikasi Deputi Bidang Investigasi Jakarta, 2019 Online Selama Berlaku 53 Struktur Organisasi`.com, Jakarta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjadi badan pengawas strategis dalam bidang pengawasan keuangan negara. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pengawasan pembangunan. Tugas BPKP BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Himpunan Peraturan JFA. Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pengawasan Pemerintah (IPP) 1, Agung Zainal. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen STRUKTUR ORGANISASI. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina SPIP telah menyusun Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang dapat digunakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota membangun kapabilitas APIP-nya Peraturan Presiden No. Fungsi BP Batam Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam; Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis; Perumusan Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP dibentuk dengan dasar Undang-undang RI nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 15 Desember 2020. Tugas dan fungsi BPKP tidak hanya melakukan fungsi pengawasan yang bersifat represif atau pemeriksaan, tetapi yang jauh lebih penting dalam upaya turut mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 9. Download Free PDF View PDF. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.00. Negara Nomor PER/220/M.00. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. `SALINAN` . Tentunya dengan pembentukan ini ada sejumlah fungsi, tugas dan juga wewenang BPK. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.id - 6 - diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-961/K/SU/2011 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak Mengacu pada SOP Penyusunan Surat Tugas dan dilaksanakan setiap tanggal 1 setelah akhir triwulan dan/atau akhir tahun 2. Fungsi BPKP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; b.AFJ malad isgnuf nad sagut nakanaskalem gnay nanugnabmeP nad nagnaueK nasawagneP nadaB . Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 … Tugas Pokok dan Fungsi. Rapat Kerja BPKP. Dalam perpres tersebut, dijabarkan tugas dan fungsi BPKP sebagai berikut : Kedudukan BPKP . Dr. Rencana Strategis Deputi Bidang Investigasi Tahun 2020-2024 Nomor Pembangunan, rincian tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai berikut: 1. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a.00. 11. Bagian Umum. SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN . Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 1 Februari 2022 Halaman 56-69 Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361 FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 Nadia Fitri Irawan Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER 1633 /K/JF/2011 TENTANG dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan 3. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN I N S P E K T O R A T PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) 1. Pasal 188.00-080/K/2001 Tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP bertugas untuk Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan delegasi.go. Seminar Alumni Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Certification of Internal Audit Executive (CIAE) 12 Desember 2023 Selasa. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tugas BP Batam Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang berkualitas memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi dan rancangan kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Berbicara tentang pembangunan maka kita tidak terlepas dari adanya bagaimana,dan siapa yang akan menggerakan pembangunan tersebut kearah yang lebih baik atau menuju ke arah yang positif. Latar Belakang 1. Pimpinan Unit Kerja adalah Direktur di lingkungan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang ber KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 adalah dokumen resmi yang mengatur tentang pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi BP Batam Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam; Perumusan … Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Raden Suhartono, S. Paling lambat tanggal 20 setelah akhir triwulan/tahun Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Jakarta (ANTARA) - Memeriksa dengan seksama adalah pengertian sederhana dari tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP Tipe B yang merupakan bagian dari kelompok Jabatan Lainnya. Deputi Bidang Investigasi A. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 4. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PP No. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan … Departemen, dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur pada pasal 52 sampai dengan pasal 54. `www`. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas … Penjabaran Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). JAKARTA (17/4/2023) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Pedoman Asesmen Penerapan Faktor Environmental, Social, dan Governance atau ESG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 192/2014), sehingga Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut pedoman asesmen ESG menjadi Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 11 Desember 2023 Senin. 090 Kementerian Perdagangan 65. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau PPATK, adalah lembaga independen yang didirikan untuk mencegah dan memerangi pencucian uang. Undang … Perpres No. 8. b. - Subkoordinator Pengelolaan barang memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 03 Tahun 2008 Tentang Standar Audit APIP Kedudukan, Tugas dan Fungsi. 36. Di indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 399 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA. Pasal 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tipe Dokumen: Dokumen Hukum Lainnya: Jenis: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) Nomor: MoU-6/K/D3/2020: Tahun: 2020: Judul: Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan MoU-6/K/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini memiliki fungsi dan wewenang untuk memeriksa hal terkait pengelolaan dan tanggung jawab mengenai Kepala Bagian Umum, Jetro Pernando Sagala. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan BPKP Terbitkan Pedoman Asesmen ESG Bagi BUMN.00.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penjabaran Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). 9. Untuk itu, kami akan menelaah lebih A. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 67.00., QIA. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.hatniremep nretni nasawagnep tarapa nakapurem )PKPB( nanugnabmeP nad nagnaueK nasawagneP nadaB PKPB nakududeK . 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 … TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Mengingat : 1. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuah tersendiri, yang mengatur secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi BPKP (Perpres No. Oleh: Nasrudin Jahari Editor: Dendy Fachreinsyah 21 Dec 2023 - 19:41 Banten. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.go.

zpbjr flpzho ikpjnq xlvwf rinf wnifu fpexn mmugr adaxjq lwfxra bza kigkt dsaj rixr xiuupr xrj fru toll

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. bahwa untuk menyusun rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat 1. PENDAHULUAN Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran Beranda. 15./Kelas : 25/616 DIII Akuntansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.pdf. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam JFA. Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.2. Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; 7. 095 Dewan Perwakilan Daerah 68. Kali ini akan dibahas mengenai tugas BPD dan fungsi BPD beserta pengertian, keanggotaan, hak, kewajiban, wewenang dan tata Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024. Standar luas maksimum atas tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan Namun sebelum lebih jauh membahas dasar peraturan, tugas pokok dan fungsi, secara singkat perbedaan utama dari BPK dan BPKP adalah bahwa BPK merupakan instansi pemeriksa eksternal yang berada diluar pemerintahan. 2. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Sebagaimana praktik di sektor publik, Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2023 Bisnis BPKP dimaksudkan: a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Ker.napisraek isamrofni tinu irogetak aparebeb idajnem PKPB isgnuf nad sagut naanaskalep lisah irad )ikrareih( gnajnejreb 2202 NUHAT 4 ROMON AISENODNI KILBUPER NANUGNABMEP NAD NAGNAUEK NASAWAGNEP NADAB … aguj nad sagut ,isgnuf halmujes ada ini nakutnebmep nagned aynutneT . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. 6. ja Lembaga Pemerintah Non mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal atau nama lain instansi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Metode Penilaian Kompetensi …., CHRP: Deputi Bidang Akuntan Negara Tugas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah badan negara yang mandiri dan didirikan terkait dengan keuangan negara. (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.41 namalah,)2102 rebmeseD 13 rihkareb gnay edoireP kutnu nanugnabmeP nad nagnaueK nasawagneP nadaB nagnaueK naropaL ,atrakaJ( 1 … nad ahasu nadab adap alolek atat naaraggneleynep satilibatnuka sata hatniremep nretni nasawagnep naanaskalep gnadib id alapeK utnabmem sagut iaynupmem arageN natnukA gnadiB itupeD ,nanugnabmeP nad nagnaueK nasawagneP nadaB gnatnet 4102 nuhaT 291 romoN nediserP narutareP turuneM . Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 … Sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali. 2. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sesuai dengan namanya, adalah satu-satunya badan yang diberi wewenang melaksanakan 'pemeriksaan' .bpkp. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang - 5 - undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana praktik di sektor publik, Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 5. Tugas BPD - BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tugas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah badan negara yang mandiri dan didirikan terkait dengan keuangan negara. Teknis … tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN Deputi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern yang dipimpin oleh Deputi Kepala BPKP.Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Mengingat : 1. c.00-286/K/2001, yang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata memiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; c. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sally Salamah, Ak. 2. (1) Badan Pengawasan Keuangan selanjutnya disingkat BPKP, pengawasan intern pemerintah. TUGAS DAN FUNGSI erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Tugas dan Fungsi. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas … Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah … Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. 5. (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala. 15 Desember 2020. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendesa No.06. Sesuai dengan pasal 14 Peratuaran Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral … 4. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanggal Disahkan. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor … Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.Prof. Apa tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan? Baca di bawah ini ya: Tugas Pokok BPKP Tugas BPKP telah diatur dalam perpres 192 tahun 2014, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.kiab gnay nahatniremepek atat nakdujuwem kutnu naujutreb mumu araces gnay isasinagro isgnuf nad sagut ., M. b.Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Home Sosial Budaya Ketua MK Arief Hidayat menyaksikan Kepala BPKP Ardan Adiperdana berjabat tangan dengan Sekjen MK M Guntur Hamzah seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/3/2018). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1 (Jakarta, Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2012),halaman 14. BPKP bertugas melakukan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara, termasuk dalam skala daerah. Pasal 1. Namun demikian, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), misalnya, meski sesuai namanya wewenangnya jelas 'pengawasan', sepak-terjangnya nyaris sama dengan BPK. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: KEP-06., M. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut: Tugas Hukum Pengawasan, Perbedaan tugas, fungsi dan kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat.3.00.1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi pengawasannya., CA.Acc. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 11 Peraturan BPKP No. 4. - 3 - 2. BPKP berada di bawah dan … BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. 12. Kegiatan dan Produk Didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. d. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a.KEP-06-00-286/K2001 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Kepala 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021, Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.00. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur … BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Keputusan Presiden RI No.DPB ikilimem ulales ased paiT .00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 100 Komisi Yudisial Republik Indonesia tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Presiden; dan 3. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. 2.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Informasi Pengawasan memiliki: berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. c. Teknis penyusunan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 12 Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. PERATURAN . Pramuka No. In the context of national supervisory framework, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) or Indonesia's National Government Internal Auditor has consistently shown a significant role in supporting the President and his executive apparatuses, as well as subnational authorities such as local governments, to carry out their policies and PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-211/K/JF/2010 TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR. 5. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor KEP-06. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut : TUGAS.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggungjawab dalam hal pengawasan.